NEWSWAY.ID, BANJARBARU – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menyelesaikan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan pada Selasa (8/10/2024) sekitar pukul 15.30 WITA.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya penyelidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut oleh lembaga antirasuah tersebut.
Dalam proses penggeledahan, seorang penyidik KPK terlihat membawa sebuah cover berwarna hitam yang dijaga ketat oleh personel Gegana dan Brimob Polda Kalsel.
Cover tersebut berisikan sejumlah barang bukti yang berhasil dikumpulkan dari ruang kerja Gubernur.
Barang-barang tersebut nantinya akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Penggeledahan dimulai sejak pukul 12.00 WITA. Tim KPK tiba di Kantor Gubernur dengan membawa beberapa berkas dan sebuah koper berwarna hitam, serta didampingi oleh tiga personel Gegana dari Brimob Polri.
Salah satu staf di Kantor Gubernur yang berada di lokasi saat penggeledahan berlangsung mengaku kaget dan khawatir dengan kehadiran KPK yang tiba-tiba.
“Semua barang diperiksa, dari dokumen, komputer, hingga ruangan kami. Kami juga diminta menjawab beberapa pertanyaan oleh penyidik,” ungkap staf yang enggan disebutkan namanya.
Ia menyamakan situasi tersebut dengan “musim kemarau yang panjang, lalu tiba-tiba hujan deras yang mengakibatkan runtuhnya banyak hal”.
“Ini benar-benar mengejutkan. Kami hanya bisa menunggu hasil dari proses ini dan melihat bagaimana akhirnya nanti,” tambahnya.
Penggeledahan ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang sedang mereka dalami di Kalimantan Selatan, namun masyarakat setempat berharap agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
Proses hukum yang dilakukan oleh KPK ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi terus berjalan, termasuk di daerah-daerah, untuk memastikan bahwa penyimpangan kekuasaan dan penggunaan anggaran negara bisa ditekan seminimal mungkin.
